PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA

8 1 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.58.03.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material 9792686169 PUSTAKA MAHARDIKA 2014 IMG-20240917-WA0189.jpg.jpg PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN 2008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2009 DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MAGELANG Additional Author mixed material PURBALINGGA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA 2009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 19 DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author SISTEM JDIH BAGIAN HUMUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material PURBALINGGA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA 2012 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2002 KITAB UNDANG-UNDANG LEMBAGA HUKUM & POLITIK DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA Additional Author mixed material 9799788684 2004 UNDANG-UNDANG RI NO 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (PMK NO. 118/ DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material CV CIPTA MEDIA INDONESIA 2016