PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

4 1 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPDAGRI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material Jakarta DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPDAGRI 2008 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_16.01.24.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 19 DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPDAGRI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author SISTEM JDIH BAGIAN HUMUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material PURBALINGGA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA 2012 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK Pengarang Additional Author DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPDAGRI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2002 WARTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN BLORA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PP NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPDAGRI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA 2014