Koleksi

Pencarian Spesifik
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM ANGKA, PURBALINGGA IS FIGURES 2006

KABUPATEN PURBALINGGA DALAM ANGKA, PURBALINGGA IS FIGURES 2006

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2005 DILENGKAPI DENGAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA TAHUN 2006 BESERTA JUKNIS PELAKSANAAN. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANATARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PERATURAN PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2005 DILENGKAPI DENGAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA TAHUN 2006 BESERTA JUKNIS PELAKSANAAN. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANATARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DILENGKAPI UNDANG - UNDANG RI NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

WARTA PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 2008/2009

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 1996 SERIE D NOMOR 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DATI II MAGELANG

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 16 PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH & TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI ( PP NOMORT 19 TAHUN 2010 ) DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI , KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010, PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN WAKIL KEPALA DAERAH , PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAN UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DILENGKAPI : PP RI NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, UU RI NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAH RAGA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI JAKARTA 2011"
Permintaan membutuhkan 0.04828 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya