Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PAJAK DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1996 NOMOR 10 SERI D NO. 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1996 NOMOR 10 SERI D NO. 6

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1990

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1990

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. DILENGKAPI DENGAN KEPPRES RI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. DILENGKAPI DENGAN KEPPRES RI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM HAK CIPTA & MERK DILENGKAPI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG UU ADVOKAT, UU KEKUASAAN KEHAKIMAN, UU MK, UU MA

HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM HAK CIPTA & MERK DILENGKAPI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG UU ADVOKAT, UU KEKUASAAN KEHAKIMAN, UU MK, UU MA

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 & 78 TAHUN 2007 TENTANG LAMBANG DAERAH DAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.07/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN / ATAU DANA BAGI HASIL DALAM KAITANNYA DENGAN PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH PUSAT , PENERBITAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA / KANTOR/ SATUAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 (NOMOR 204/PMK.02/2010) & PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 (NOMOR 193/PMK.02/2011). DILENGKAPI DENGAN TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. EKO JAYA JAKARTA 2008"
Permintaan membutuhkan 0.07339 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya