Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PM.02/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TA 2010 & STANDAR KHUSUS TA 2010 (PERMENKEU NOMOR 108/PMK.02/2009)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PM.02/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TA 2010 & STANDAR KHUSUS TA 2010 (PERMENKEU NOMOR 108/PMK.02/2009)

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.02/2008 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009. DILENGKAPI DENGAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA. PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.02/2008 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009. DILENGKAPI DENGAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA. PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PELAKSANAANNYA DILENGKAPI DENGAN PENRTIBAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA. PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PELAKSANAANNYA DILENGKAPI DENGAN PENRTIBAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA. PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2007

HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI. NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH & PENJELASANNYA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI. NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH & PENJELASANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN. PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DESA. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN. PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DESA. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 452 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. EKO JAYA"
Saat ini anda berada pada halaman 9 dari total 46 halaman
Permintaan membutuhkan 0.54199 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya