Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH SUPLEMEN 11

PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH SUPLEMEN 11

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH SUPLEMEN 12

PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH SUPLEMEN 12

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN UU RI NOMOR 5 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA. PP RI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM. PERMENDIKBUD RI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2016. PERMENPU DAN PR RI NOMOR 01/PRT/M/2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN. PERMENDIKBUD RI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN TRADISI. PERMENDIKBUD RI NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA. PERMENDAGRI DAN MENBUDPAR NOMOR 42 TAHUN 2009 DAN NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN. PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

UNDANG-UNDANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN UU RI NOMOR 5 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA. PP RI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM. PERMENDIKBUD RI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2016. PERMENPU DAN PR RI NOMOR 01/PRT/M/2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN. PERMENDIKBUD RI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN TRADISI. PERMENDIKBUD RI NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA. PERMENDAGRI DAN MENBUDPAR NOMOR 42 TAHUN 2009 DAN NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN. PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. UU RI NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. PP RI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PP RI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008. PP RI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. UU RI NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. PP RI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PP RI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008. PP RI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DILENGKAPI : ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM APBN DAN APBD , ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009, DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009

PERMENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DILENGKAPI : ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM APBN DAN APBD , ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009, DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG HAK KEUANGAN / ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD , SERTA MANTAN KETUA , WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD BESERTA JANDA/ DUDANYA , PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG HAK KEUANGAN / ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD , SERTA MANTAN KETUA , WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD BESERTA JANDA/ DUDANYA , PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2009 DILENGKAPI : PEDOMAN PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2009 DILENGKAPI : PEDOMAN PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 452 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. EKO JAYA"
Saat ini anda berada pada halaman 6 dari total 46 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04532 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya