Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 
PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS (PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH) DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS (PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH) DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS (PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH) DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS (PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH) DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016). MEMUAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016). MEMUAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Detail CantumanXML DetailCite
PANDUAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAERAH (FORKOMPANDA) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

PANDUAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAERAH (FORKOMPANDA) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
PANDUAN BIMBINGAN TEKNIS PENYULUHAN HAK ASASI MANUSIA

PANDUAN BIMBINGAN TEKNIS PENYULUHAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
PANDUAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA

PANDUAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PENGADAAN TANAH BAGI BANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR. TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR. PEDOMAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH. PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN. PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU. TATA CARA PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR

PEDOMAN PENGADAAN TANAH BAGI BANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR. TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR. PEDOMAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH. PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN. PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU. TATA CARA PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
PERKEMBANGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH EDISI 4

PERKEMBANGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH EDISI 4

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 452 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. EKO JAYA"
Saat ini anda berada pada halaman 19 dari total 46 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04922 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya