Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN JASAKONSTRUKSI BESERTA PAJAK PENGHASILANNYA. DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG BANGUNAN GEDUNG BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN. UNDANG-UNDANG JALAN BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN. UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

HIMPUNAN PERATURAN JASAKONSTRUKSI BESERTA PAJAK PENGHASILANNYA. DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG BANGUNAN GEDUNG BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN. UNDANG-UNDANG JALAN BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN. UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. FORMASI PNS. PENGADAAN PNS. KENAIKAN PANGKAT PNS. PENGANKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PNS. WEWENANGPENGANGKATAN. PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS. PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. JABATAN FUNGSIONAL PNS. DISIPLIN PNS. KENDARAAN DINAS. PEMBATASAN KEGIATAN PNS DALAM USAHA SWASTA. KESEDERHANAAN HIDUP. PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS. CUTI PNS. PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL. PERJADIN. GAJI KESEHATAN. TABUNGAN HARI TUA DAN PENSIUN.

PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. FORMASI PNS. PENGADAAN PNS. KENAIKAN PANGKAT PNS. PENGANKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PNS. WEWENANGPENGANGKATAN. PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS. PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. JABATAN FUNGSIONAL PNS. DISIPLIN PNS. KENDARAAN DINAS. PEMBATASAN KEGIATAN PNS DALAM USAHA SWASTA. KESEDERHANAAN HIDUP. PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS. CUTI PNS. PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL. PERJADIN. GAJI KESEHATAN. TABUNGAN HARI TUA DAN PENSIUN.

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2005 DILENGKAPI DENGAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA TAHUN 2006 BESERTA JUKNIS PELAKSANAAN. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANATARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PERATURAN PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2005 DILENGKAPI DENGAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA TAHUN 2006 BESERTA JUKNIS PELAKSANAAN. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANATARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH & RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH. MELIPUTI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2005. KEUANGAN NEGARA

PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH & RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH. MELIPUTI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2005. KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2004-2007 SUPLEMEN 2

HIMPUNAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2004-2007 SUPLEMEN 2

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA, KELURAHAN, PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT. PEDOMAN PENGESAHAN BATAS DAERAH

PERATURAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA, KELURAHAN, PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT. PEDOMAN PENGESAHAN BATAS DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 452 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. EKO JAYA"
Saat ini anda berada pada halaman 17 dari total 46 halaman
Permintaan membutuhkan 0.07356 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya