Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2008

HIMPUNAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. DILENGKAPI DENGAN KEPPRES RI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. DILENGKAPI DENGAN KEPPRES RI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite

(PERATURAN KEPALA BPN NO 1 TAHUN 2006) KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. DILENGKAPI DENGAN PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. PERPRES NO 10 TAHUN 2006 TENTANG BPN. PERATURAN PENUNJANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN PERJALANAN DINAS DAN PENYESUAIAN TAHUN 2008

PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN PERJALANAN DINAS DAN PENYESUAIAN TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TAHUN 2007

HIMPUNAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
ZAKAT KETENTUAN DAN PERMASALAHANNYA

ZAKAT KETENTUAN DAN PERMASALAHANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM HAK CIPTA & MERK DILENGKAPI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG UU ADVOKAT, UU KEKUASAAN KEHAKIMAN, UU MK, UU MA

HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM HAK CIPTA & MERK DILENGKAPI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG UU ADVOKAT, UU KEKUASAAN KEHAKIMAN, UU MK, UU MA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

Detail CantumanXML DetailCite
BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM, UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999, UU RI NO 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM, UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999, UU RI NO 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 452 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. EKO JAYA"
Saat ini anda berada pada halaman 15 dari total 46 halaman
Permintaan membutuhkan 0.71794 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya