Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

HIMPUNAN PERATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PILIHAN PERATURAN DI BIDANG PERTANAHAN. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BESERTA JUKNIS TAHUN 2008. PEMBANGUNAN TANAH. PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR. HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH. PENDAFTARAN TANAH

PILIHAN PERATURAN DI BIDANG PERTANAHAN. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BESERTA JUKNIS TAHUN 2008. PEMBANGUNAN TANAH. PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR. HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH. PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (PP NOMOR 38 TAHUN 2007) & ORGANISASI PERANGKAT DERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (PP NOMOR 38 TAHUN 2007) & ORGANISASI PERANGKAT DERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP NOMOR 39 TAHUN 2006) & TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL (PP NOMOR 40 TAHUN 2006). DILENGKAPI DENGAN UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PP NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH. PP NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP NOMOR 39 TAHUN 2006) & TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL (PP NOMOR 40 TAHUN 2006). DILENGKAPI DENGAN UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PP NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH. PP NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

Detail CantumanXML DetailCite
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT (PP NOMOR 3 TAHUN 2007) & PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH. DILENGKAPI DENGAN PERPRES NOMOR104 TAHUN 2006 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007. PERMENKEU SEBAGAI PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN, PERBENDAHARAAN DAN BADAN LAYANAN UMUM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT (PP NOMOR 3 TAHUN 2007) & PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH. DILENGKAPI DENGAN PERPRES NOMOR104 TAHUN 2006 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007. PERMENKEU SEBAGAI PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN, PERBENDAHARAAN DAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL HAKIM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISISAN RI TAHUN 2007 DILENGKAPI DENGAN HONORARIUM, TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL. DANA OPERASIONAL MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISAI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA. PENGELOLAAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL HAKIM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISISAN RI TAHUN 2007 DILENGKAPI DENGAN HONORARIUM, TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL. DANA OPERASIONAL MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISAI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA. PENGELOLAAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2007. KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR. PEMBERIAN UANG MAKAN. PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PERATURAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2007. KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR. PEMBERIAN UANG MAKAN. PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Detail CantumanXML DetailCite
KOMUNIKASI YANG EFEKTIF MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

KOMUNIKASI YANG EFEKTIF MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-39/PJ/2008 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2008 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA & PETUNJUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 26

PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-39/PJ/2008 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2008 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA & PETUNJUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 26

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 452 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. EKO JAYA"
Saat ini anda berada pada halaman 13 dari total 46 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04962 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya