Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2010

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA UU RI NO 6 TH 2014 DAN PPRI NO 43 TAHUN 2014

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA UU RI NO 6 TH 2014 DAN PPRI NO 43 TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA. BERISIKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN. HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN BERSEKALA DESA. PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA. PENDAMPING DESA. JUKNIS PERATURAN DESA. PEMILIHAN KEPALA DESA. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. PERUBAHAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG DESA. PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA. BERISIKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN. HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN BERSEKALA DESA. PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA. PENDAMPING DESA. JUKNIS PERATURAN DESA. PEMILIHAN KEPALA DESA. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. PERUBAHAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG DESA. PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DESA

PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DESA

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 245 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 245 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001

PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. DILENGKAPI DENGAN PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. PERATURAN BKN RI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PNS. PERMENDAGRI TENTANG PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI APBD

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. DILENGKAPI DENGAN PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. PERATURAN BKN RI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PNS. PERMENDAGRI TENTANG PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI APBD

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 34 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. DUTA NUSINDO SEMARANG"
Permintaan membutuhkan 0.22392 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya