Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. DILENGKAPI DENGAN PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. PERATURAN BKN RI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PNS. PERMENDAGRI TENTANG PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI APBD

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. DILENGKAPI DENGAN PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. PERATURAN BKN RI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PNS. PERMENDAGRI TENTANG PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI APBD

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PENGUPAHAN, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN KETENAGAKERJAAN

PERATURAN PENGUPAHAN, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KOPRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH BERISIKAN KELEMBAGAAN KOPERASI, PEMUPUKAN MODAL, AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL, AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM, PEMBIAYAAN SYARIAH, PENGAWASAN KOPERASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, PENYELENGGARAAN RAPAT BAGI ANGGOTA KOPERASI, PENERAPAN AKUNTABILITAS, PEMERINGKATAN KOPERASI SKALA BESAR, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, PENGGERAK KOPERASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA SERTA REVITALISASI KOPERASI

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KOPRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH BERISIKAN KELEMBAGAAN KOPERASI, PEMUPUKAN MODAL, AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL, AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM, PEMBIAYAAN SYARIAH, PENGAWASAN KOPERASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, PENYELENGGARAAN RAPAT BAGI ANGGOTA KOPERASI, PENERAPAN AKUNTABILITAS, PEMERINGKATAN KOPERASI SKALA BESAR, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, PENGGERAK KOPERASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA SERTA REVITALISASI KOPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH

PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERINDUSTRIAN (UU NOMOR 3 TAHUN 2014) & PERDAGANGAN (UU NOMOR 7 TAHUN 2014)

PERINDUSTRIAN (UU NOMOR 3 TAHUN 2014) & PERDAGANGAN (UU NOMOR 7 TAHUN 2014)

Detail CantumanXML DetailCite

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR 1928 (F.8.II)

Detail CantumanXML DetailCite

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite

KETENTUAN PELAKSANAAN DISIPLIN PNS BESERTA ASN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. DUTA NUSINDO"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 4 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04602 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya