Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PEKALONGAN SERI : B, C, D TAHUN 1993

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PEKALONGAN SERI : B, C, D TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1997 SERIE D NOMOR 2 TENTANG DAFTAR CALON TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TAHUN 1997 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1997 SERIE D NOMOR 2 TENTANG DAFTAR CALON TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TAHUN 1997 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN SERI D NOMOR 1 TAHUN 1991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN SERI D NOMOR 1 TAHUN 1991

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1988 NO.1/T-73/T

HIMPUNAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1988 NO.1/T-73/T

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DILENGKAPI : TATA CARA PENGUSULAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA, TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH, PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI DAN WALIKOTA

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DILENGKAPI : TATA CARA PENGUSULAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA, TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH, PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI DAN WALIKOTA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TAHAPAN PERSIAPAN PENGHASILAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH, HGU,HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TAHAPAN PERSIAPAN PENGHASILAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH, HGU,HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMER 27 TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite

CONTOH-CONTOH PERJANJIAN YANG BANYAK DIPERGUNAKAN DALAM PRAKTIK UNTUK MAHASISWA PRAKTISI HUKUM, PENGACARA KONSULTAN HUKUM DAN SIAPA PUN YANG INGIN MENGADAKAN SUATU PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2

Detail CantumanXML DetailCite

WISATA KULINER PURBALINGGA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. CIPTA MEDIA INDONESIA JAKARTA"
Permintaan membutuhkan 0.0518 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya