Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

HUKUM ADMINISTRASI DI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

WARTA PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 2011/2012

Detail CantumanXML DetailCite

WARTA PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 2008/2009

Detail CantumanXML DetailCite

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 -2021

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN, PERATURAN BERSAMA METERI KEUANGAN DANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.07/2014, NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMU DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DILENGKAPI : INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERKA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERKA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E - TENDERING, PERKA LKPP NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG UNIT PELAYANAN PENGADAAN, PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 MENGGUNAKAN APLIKASI APSE , PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 PERPRES NOMOR NOMOR 35 TAHUN 2011 DAN PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 DENGAN PERPRES NOMOR 172 2014 DAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMRINTAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR OLEH BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR, PERATURAN LKPP YANG YANG TERPADU TAHUN 2018, PERKA LKPP TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PINJAMINAN PEMERINTAH DI BIDANG INFRASTRUKRUR OLEH BADAN USAHA PENJAMIN INFRASTRUKTUR, PERATURAN LKPP YANG YANG TERPADU TAHUN 2018, PERKA LKPP TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. CIPTA MEDIA INDONESIA JAKARTA"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 2 halaman
Permintaan membutuhkan 0.46923 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya