Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN APBD TA 2020

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN APBD TA 2020

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUBER DARI APBD. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH. HINAH DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUBER DARI APBD. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH. HINAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

Detail CantumanXML DetailCite
UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA EDISI TERBARU. DILENGKAPI DENGAN KABINET KERJA SESUAI RESHUFFLE. DETIK- DETIK PROKLAMASI. PIAGAM JAKARTA. PAHLAWAN NASIONAL. PAHLAWAN REVOLUSI. PROFIL SELURUH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA. SEJARAH PEMEKARAN PROVINSI. DATA 34 PROVINSI DI INDONESIA. NEGARA-NEGARA DI DUNIA DAN IBUKOTANYA. DAFTAR MATA UANG DUNIA

UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA EDISI TERBARU. DILENGKAPI DENGAN KABINET KERJA SESUAI RESHUFFLE. DETIK- DETIK PROKLAMASI. PIAGAM JAKARTA. PAHLAWAN NASIONAL. PAHLAWAN REVOLUSI. PROFIL SELURUH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA. SEJARAH PEMEKARAN PROVINSI. DATA 34 PROVINSI DI INDONESIA. NEGARA-NEGARA DI DUNIA DAN IBUKOTANYA. DAFTAR MATA UANG DUNIA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. PENJELASAN ATAS UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. KUHP BUKU KEDUA BAB XIV KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. KUHP BUKU KETIGA BAB VI PELANGGARAN KESUSILAAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. PENJELASAN ATAS UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. KUHP BUKU KEDUA BAB XIV KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. KUHP BUKU KETIGA BAB VI PELANGGARAN KESUSILAAN

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS)

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS)

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 07 TAHUN 2006. PP RI NOMOR 71 TAHUN 2000. PP RI NOMOR 63 TAHUN 2006. KEPRES NOMOR 09 TAHUN 2007. KEPRES NOMOR 10 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 07 TAHUN 2006. PP RI NOMOR 71 TAHUN 2000. PP RI NOMOR 63 TAHUN 2006. KEPRES NOMOR 09 TAHUN 2007. KEPRES NOMOR 10 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 23

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 23

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 06

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 06

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 520 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. CIPTA MEDIA INDONESIA"
Saat ini anda berada pada halaman 9 dari total 52 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06858 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya