Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERMENDES PDT DAN TRANS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERMENDES PDT DAN TRANS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA, PP NO. 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA, PP NO. 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DILENGKAPI : SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN , HIBAH DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DILENGKAPI : SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN , HIBAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ( SAP ) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PMK NO. 214/PMK. 05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR, PMK NO. 213/PMK. 05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, PMK NO. 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ( SAP ) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PMK NO. 214/PMK. 05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR, PMK NO. 213/PMK. 05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, PMK NO. 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NO. 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NO. 6

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS SUBBAGIAN , SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM DALAM NEGERI JILID 1

PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS SUBBAGIAN , SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM DALAM NEGERI JILID 1

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DALAM RANGKA PENCAIRAN DANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DILENGKAPI : PMK NO 54/ PMK.07/2014 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH, PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER -2/PB/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO PER-72/PB/2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA, PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3/PB/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN , PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA APBN SERTA VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DALAM RANGKA PENCAIRAN DANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DILENGKAPI : PMK NO 54/ PMK.07/2014 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH, PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER -2/PB/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO PER-72/PB/2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA, PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3/PB/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN , PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA APBN SERTA VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 520 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV. CIPTA MEDIA INDONESIA"
Saat ini anda berada pada halaman 11 dari total 52 halaman
Permintaan membutuhkan 0.0443 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya