PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PER ART/

5 1 10 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PER ART/ CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author CV. CIPTA JAYA Additional Author BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG Additional Author SEKRETARIAT KABINET RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2015 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.49.44.jpeg.jpeg HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PATI TAHUN 1992 CV. CIPTA JAYA Additional Author _ Additional Author BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI Additional Author SEKRETARIAT NEGARA RI Additional Author mixed material PATI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI 1992 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.56.29_11zon_%281%29.jpeg.jpeg TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NO. 3094 - 3113 CV. CIPTA JAYA Additional Author PERTJETAKAN NEGARA RI Additional Author BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN PERTANIAN Additional Author DINKOMINFO DAN BPS KABUPATEN PBG Additional Author mixed material Jakarta PERTJETAKAN NEGARA RI 1977 IMG-20240913-WA0099.jpg.jpg HIMPUNAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2 CV. CIPTA JAYA Additional Author SEKRETARIAT KABINET RI Additional Author BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN PERTANIAN Additional Author HASANUDDIN RAHMAN, SH Additional Author mixed material Jakarta BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN PERTANIAN 2013 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DILENGKAPI : INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERKA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERKA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E - TENDERING, PERKA LKPP NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG UNIT PELAYANAN PENGADAAN, PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 MENGGUNAKAN APLIKASI APSE , PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 PERPRES NOMOR NOMOR 35 TAHUN 2011 DAN PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 DENGAN PERPRES NOMOR 172 2014 DAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH CV. CIPTA JAYA Additional Author CV. CIPTA MEDIA INDONESIA JAKARTA 2016 Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author PERTJETAKAN NEGARA RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA JAYA 2015