Koleksi

Pencarian Spesifik
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN SERI D TAHUN 1989 NOMOR 4

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN SERI D TAHUN 1989 NOMOR 4

Detail CantumanXML DetailCite
KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN 2015, PERUBAHAN : 1. KEPRES NOMOR 35 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA, 2. KEPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA, 3. KEPRES NOMOR 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA, 4. KEPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEEMPAT

KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN 2015, PERUBAHAN : 1. KEPRES NOMOR 35 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA, 2. KEPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA, 3. KEPRES NOMOR 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA, 4. KEPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEEMPAT

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TAHAPAN PERSIAPAN PENGHASILAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH, HGU,HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TAHAPAN PERSIAPAN PENGHASILAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH, HGU,HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite

KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN 2015, PERUBAHAN : 1. KEPRES NOMOR 35 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA, 2. KEPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA, 3. KEPRES NOMOR 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA, 4. KEPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEEMPAT

Detail CantumanXML DetailCite

CONTOH-CONTOH PERJANJIAN YANG BANYAK DIPERGUNAKAN DALAM PRAKTIK UNTUK MAHASISWA PRAKTISI HUKUM, PENGACARA KONSULTAN HUKUM DAN SIAPA PUN YANG INGIN MENGADAKAN SUATU PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite

KOMPENDIUM HUKUM BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERUPA KEPUTUSAN BUPATI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH MENGENAI AKTA CATATAN SIPIL TAHUN 2003 BUKU 4 B

Detail CantumanXML DetailCite

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2009 BUKU III C

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1986 NO. 1/T-39/T

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV MINI JAYA ABADI"
Permintaan membutuhkan 0.53411 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya