Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007/2008

HIMPUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007/2008

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NO. 3065 - 3093

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NO. 3065 - 3093

Detail CantumanXML DetailCite
KOMPILASI PASAL-PASAL KETENTUAN PIDANA DALAM PERPU DILUAR KUHP DILENGAKPI DENGAN CATATAN KAKI, TABEL PIDANA, PETUNJUK, ANOTASI

KOMPILASI PASAL-PASAL KETENTUAN PIDANA DALAM PERPU DILUAR KUHP DILENGAKPI DENGAN CATATAN KAKI, TABEL PIDANA, PETUNJUK, ANOTASI

Detail CantumanXML DetailCite
IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 24/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 24/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 25/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 25/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
STANDAR PENGAWASAN SEKOLAH/MADERASH STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADERASAH/SISTEM PERENCANAAN TAHUNAN DEPDIKNAS, STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN MENENGAH STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN (PERMENDIKANS NOMOR 12,13,15,16,17,18,19,20NTAHUN 2007, DILENGAKPI DENGAN TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOPETENSI PEMBINAAN PRESTASI PESERTA DIDIK PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAGI PNS

STANDAR PENGAWASAN SEKOLAH/MADERASH STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADERASAH/SISTEM PERENCANAAN TAHUNAN DEPDIKNAS, STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN MENENGAH STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN (PERMENDIKANS NOMOR 12,13,15,16,17,18,19,20NTAHUN 2007, DILENGAKPI DENGAN TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOPETENSI PEMBINAAN PRESTASI PESERTA DIDIK PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAGI PNS

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 DAN 30 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH DAN PINJAMAN DAERAH DILENGKAPI : UU RI NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA, PERPRES RI NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH P2011 ROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN, PERPRES RI NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG RENVANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010 - 2014, PERPRES RI NO. 50 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 DAN 30 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH DAN PINJAMAN DAERAH DILENGKAPI : UU RI NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA, PERPRES RI NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH P2011 ROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN, PERPRES RI NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG RENVANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010 - 2014, PERPRES RI NO. 50 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (PMK NO 78/PMK.06/2014)

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (PMK NO 78/PMK.06/2014)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "CV CIPTA MEDIA INDONESIA"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 4 halaman
Permintaan membutuhkan 0.1105 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya