UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

69 1 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material 9786029440911 CITRA UMBARA 2016 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_10.41.03.jpeg.jpeg PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TENTANG RENCANA NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014 TAHUN 2011 CV. MINI JAYA ABADI JAKARTA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material 2011-2014 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_10.18.24.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 BUKU 2 CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material CV. EKO JAYA JAKARTA 2016 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.45.46.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 2 SERI : E NOMOR : 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PT. MEDIA MAKMUR MAJU MANDIRI Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAEARH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material SEMARANG BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2008 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.58.15.jpeg.jpeg PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGRI Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.58.14.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/ CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.58.14_%281%29.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 8 SERI : D NOMOR : 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material SEMARANG BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2008 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.58.05.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.58.01.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, B12, NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DISPERMASDES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material SEMARANG DISPERMASDES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH 2018 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.55.jpeg.jpeg