Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 DAN NOMOR 9 TAHUN 2003 ( KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN MENTERI DALAM NEGERI ) NOMOR : 01/SKB/M.PAN/2003-NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILENGKAPI : DILENGKAPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA. DILENGKAPI DENGAN PENJELASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SUBSTANSI PP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA. DILENGKAPI DENGAN PENJELASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SUBSTANSI PP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PINJAMINAN PEMERINTAH DI BIDANG INFRASTRUKRUR OLEH BADAN USAHA PENJAMIN INFRASTRUKTUR, PERATURAN LKPP YANG YANG TERPADU TAHUN 2018, PERKA LKPP TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 1994 JILID I

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite

ABSTRAKSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite

WARTA PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 2012/2013

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 69 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH"
Saat ini anda berada pada halaman 6 dari total 7 halaman
Permintaan membutuhkan 0.0631 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya