Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DISPERMASDES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DILENGKAPI : SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

CV. EKO JAYA JAKARTA - KEMENTRIAN KEHUTANAN DIRJEN BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (OTODA 2015)

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN

BP. CIPTA JAYA -JAKARTA - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH - PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 69 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH"

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 7 halaman

Permintaan membutuhkan 0.0446 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DILENGKAPI : SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (OTODA 2015)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR A.16 DEEL LXXII 13112-1382

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR A. 19 VIII 3811-4000

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR G.12 1935

Hasil Pencarian

Informasi

Pencarian Spesifik

Koleksi

Hasil Pencarian

Informasi

JDIH Purbalingga

Pencarian Spesifik