Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 6 SERI : D NOMOR : 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 6 SERI : D NOMOR : 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 9 SERI : E NOMOR : 4 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 9 SERI : E NOMOR : 4 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 SERI E NOMOR 1 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 11 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN ( PD BPR BKKK ) DI PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 11 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN ( PD BPR BKKK ) DI PROVINSI JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 7 SERI : D NOMOR : 3 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 7 SERI : D NOMOR : 3 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 SERI E NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 SERI E NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 SERI : D NOMOR : 1 TAHUN 2008 PERATURAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTNG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5 SERI : D NOMOR : 1 TAHUN 2008 PERATURAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTNG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2019. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2018. PERMENDAGRI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2019. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2018. PERMENDAGRI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 69 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 7 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04747 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya