Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TENTANG RENCANA NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014 TAHUN 2011

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TENTANG RENCANA NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 BUKU 2

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 2 SERI : E NOMOR : 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 2 SERI : E NOMOR : 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 8 SERI : D NOMOR : 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, B12, NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, B12, NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 69 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH"
Permintaan membutuhkan 0.06887 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya