Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG DESA, KELURAHAN, DAN KECAMATAN. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. PP TENTANG KELURAHAN. PP TENTANG KECAMATAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG DESA, KELURAHAN, DAN KECAMATAN. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. PP TENTANG KELURAHAN. PP TENTANG KECAMATAN

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG SISTEM PERBUKUAN UU RI NOMOR 3 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. PERMENDIKBUD RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN. PERMENDIKNAS RI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU

UNDANG-UNDANG SISTEM PERBUKUAN UU RI NOMOR 3 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. PERMENDIKBUD RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN. PERMENDIKNAS RI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. UU RI NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. PP RI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PP RI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008. PP RI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. UU RI NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. PP RI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PP RI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008. PP RI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA EDISI TERBARU. DILENGKAPI DENGAN KABINET KERJA SESUAI RESHUFFLE. DETIK- DETIK PROKLAMASI. PIAGAM JAKARTA. PAHLAWAN NASIONAL. PAHLAWAN REVOLUSI. PROFIL SELURUH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA. SEJARAH PEMEKARAN PROVINSI. DATA 34 PROVINSI DI INDONESIA. NEGARA-NEGARA DI DUNIA DAN IBUKOTANYA. DAFTAR MATA UANG DUNIA

UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA EDISI TERBARU. DILENGKAPI DENGAN KABINET KERJA SESUAI RESHUFFLE. DETIK- DETIK PROKLAMASI. PIAGAM JAKARTA. PAHLAWAN NASIONAL. PAHLAWAN REVOLUSI. PROFIL SELURUH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA. SEJARAH PEMEKARAN PROVINSI. DATA 34 PROVINSI DI INDONESIA. NEGARA-NEGARA DI DUNIA DAN IBUKOTANYA. DAFTAR MATA UANG DUNIA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. PENJELASAN ATAS UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. KUHP BUKU KEDUA BAB XIV KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. KUHP BUKU KETIGA BAB VI PELANGGARAN KESUSILAAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. PENJELASAN ATAS UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. KUHP BUKU KEDUA BAB XIV KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. KUHP BUKU KETIGA BAB VI PELANGGARAN KESUSILAAN

Detail CantumanXML DetailCite
INSTRUMEN HAM NASIONAL. UUD NEGARA RI TAHUN 1945, UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM.UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. UU NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICESCR. UU NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR. UU NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. UU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANANKONFLIK SOSIAL.

INSTRUMEN HAM NASIONAL. UUD NEGARA RI TAHUN 1945, UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM.UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. UU NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICESCR. UU NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR. UU NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. UU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANANKONFLIK SOSIAL.

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DPRD

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 09 PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUSDA OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 09 PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUSDA OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1979 NO. 121 - 131 ( V )

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1979 NO. 121 - 131 ( V )

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (1)

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (1)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 65 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 7 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06481 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya