Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (3)

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (3)

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (2)

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (2)

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

Detail CantumanXML DetailCite
ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2016)

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2016)

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 248 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 25 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06347 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya