Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

BUKU SAKU PELATIHAN HAM BAGI APARAT PENEGAK HUKUM MENGENAI ANTI PENYIKSAAN

Detail CantumanXML DetailCite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NO. 77 - 120 ( III )

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NO. 1-76

Detail CantumanXML DetailCite

PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite

PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite

PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN, KEMENDAGRI DAN PEMDA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA (DPRD) DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJADIN LAUR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN, KEMENDAGRI DAN PEMDA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA (DPRD) DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJADIN LAUR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 248 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1"
Saat ini anda berada pada halaman 15 dari total 25 halaman
Permintaan membutuhkan 0.05838 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya