Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1980 NO. 1/T-49/T ( I )

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1980 NO. 1/T-49/T ( I )

Detail CantumanXML DetailCite
KATALOG PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN INSTRUKSI PRESIDEN DARI TAHUN 1946 S.D. 2005 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA

KATALOG PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN INSTRUKSI PRESIDEN DARI TAHUN 1946 S.D. 2005 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI. NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH & PENJELASANNYA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI. NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH & PENJELASANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PER ART/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 2015). DILENGKAPI DENGAN PERUBAHAN KE SATU SAMPAI KE TIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. UU TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PER ART/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 2015). DILENGKAPI DENGAN PERUBAHAN KE SATU SAMPAI KE TIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. UU TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DILENGKAPI : TATA CARA PENGUSULAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA, TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH, PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI DAN WALIKOTA

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DILENGKAPI : TATA CARA PENGUSULAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA, TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH, PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI DAN WALIKOTA

Detail CantumanXML DetailCite
KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN 2015, PERUBAHAN : 1. KEPRES NOMOR 35 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA, 2. KEPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA, 3. KEPRES NOMOR 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA, 4. KEPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEEMPAT

KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN 2015, PERUBAHAN : 1. KEPRES NOMOR 35 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA, 2. KEPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA, 3. KEPRES NOMOR 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA, 4. KEPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEEMPAT

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TAHAPAN PERSIAPAN PENGHASILAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH, HGU,HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TAHAPAN PERSIAPAN PENGHASILAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH, HGU,HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 BUKU 1

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 BUKU 1

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 248 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1"
Saat ini anda berada pada halaman 11 dari total 25 halaman
Permintaan membutuhkan 0.0634 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya