Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
WARTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN BLORA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PP NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

WARTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN BLORA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PP NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

Detail CantumanXML DetailCite
DARI PENGADILAN MILITER INTERNASIONAL KE PENGADILAN HAM INDONESIA

DARI PENGADILAN MILITER INTERNASIONAL KE PENGADILAN HAM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN PERTANIAN"
Permintaan membutuhkan 0.07571 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya