Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1980 NO. 1-30 ( 1 )

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1980 NO. 1-30 ( 1 )

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (1)

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (1)

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (3)

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (3)

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU II

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU II

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH"
Permintaan membutuhkan 0.11416 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya