Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. DILENGKAPI DENGAN PP TENTANG JASA KONSTRUKSI. TUNJANGAN JABATAN FUNGDIONALPENGELOLAPENGADAAN BARANG/JASA. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL LELANG. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFA STRUKTUR

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. DILENGKAPI DENGAN PP TENTANG JASA KONSTRUKSI. TUNJANGAN JABATAN FUNGDIONALPENGELOLAPENGADAAN BARANG/JASA. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL LELANG. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFA STRUKTUR

Detail CantumanXML DetailCite
ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DI DAERAH JILID XXI

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DI DAERAH JILID XXI

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA, PP NO. 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA, PP NO. 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 1996 SERIE D NOMOR 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SALAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 1996 SERIE D NOMOR 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SALAMAN

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1979 NO. 46-83 ( II )

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1979 NO. 46-83 ( II )

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1992

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1992

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1986 NOMOR 1-5

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1986 NOMOR 1-5

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1980 NO. 31-76 ( II )

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1980 NO. 31-76 ( II )

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1990 NO. 1 /T - 39/ T

HIMPUNAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1990 NO. 1 /T - 39/ T

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 8 halaman
Permintaan membutuhkan 0.09825 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya