Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Halaman Akhir

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR H.32 1951

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH - CV. MINI JAYA ABADI - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 245 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI - DEPDAGRI RI - BIRO HUKUM PROV DAERAH TK I JATENG

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETETAPAN -KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR RI TAHUN 1999

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO HUMAS DEPDAGRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA SESUAI DENGAN PERMENPUPR NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI - PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1980 SERI : D NO : 17 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH NOMOR : 061.1/5/1980 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN / KOTAMADYA SE JAWA TENGAH

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1980 NO. 1/T-49/T ( 1 )

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - BAGIAN HUKUM SETWILDA KAB. DAERAH TINGKAT II - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1980 NO. 31 - 76 ( II )

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1981 NO. 52-83 ( III )

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 -2021

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA JAKARTA 2018 - BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA"

Saat ini anda berada pada halaman 4 dari total 5 halaman

Permintaan membutuhkan 0.04751 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

Hasil Pencarian

Informasi

JDIH Purbalingga

Pencarian Spesifik