Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. DILENGKAPI DENGAN PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. PERATURAN BKN RI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PNS. PERMENDAGRI TENTANG PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI APBD

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. DILENGKAPI DENGAN PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. PERATURAN BKN RI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PNS. PERMENDAGRI TENTANG PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI APBD

Detail CantumanXML DetailCite
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KOPRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH BERISIKAN KELEMBAGAAN KOPERASI, PEMUPUKAN MODAL, AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL, AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM, PEMBIAYAAN SYARIAH, PENGAWASAN KOPERASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, PENYELENGGARAAN RAPAT BAGI ANGGOTA KOPERASI, PENERAPAN AKUNTABILITAS, PEMERINGKATAN KOPERASI SKALA BESAR, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, PENGGERAK KOPERASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA SERTA REVITALISASI KOPERASI

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KOPRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH BERISIKAN KELEMBAGAAN KOPERASI, PEMUPUKAN MODAL, AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL, AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM, PEMBIAYAAN SYARIAH, PENGAWASAN KOPERASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, PENYELENGGARAAN RAPAT BAGI ANGGOTA KOPERASI, PENERAPAN AKUNTABILITAS, PEMERINGKATAN KOPERASI SKALA BESAR, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, PENGGERAK KOPERASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA SERTA REVITALISASI KOPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
PEMERINTAH KOTA SEMARANG BUKU HIMPUNAN PERWAL TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA SEMARANG BUKU HIMPUNAN PERWAL TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH RI NO 17 TH 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 6 TH 2005 TENTANG PEMILIHAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 & 78 TAHUN 2007 TENTANG LAMBANG DAERAH DAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 5 halaman
Permintaan membutuhkan 0.05877 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya