Koleksi

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

CV. EKO JAYA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA - DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2014, 2015, DAN 2016 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

CV. EKO JAYA - SINAR GRAFIKA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA - HIKMAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2008

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA - SISTEM JDIH BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - PT. PILAR YURIS ULTIMA - KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROV DAERAH TK I JATENG

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN KEARSIPAN DAN JADWAL RETENSI ARSIP

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA - KANTOR ARSIP DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKEMBANGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH EDISI 3

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO ORGANISASI DAN TATA PELAKSANA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH - PT. PILAR YURIS ULTIMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG - UNANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DILENGKAPI : 1. UNDANG - UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, UNDANG - UNDANG RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA - PT. PILAR YURIS ULTIMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 12

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. PURBALINGGA"

Permintaan membutuhkan 0.4822 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

Hasil Pencarian

Informasi

JDIH Purbalingga

Pencarian Spesifik