Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) (UU RI NOMOR 18 TAHUN 2013) & PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (P3) (UU RI NOMOR 19 TAHUN 2013)

UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H) (UU RI NOMOR 18 TAHUN 2013) & PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (P3) (UU RI NOMOR 19 TAHUN 2013)

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DILENGKAPI PERPU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DILENGKAPI PERPU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKOMENDASI NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKOMENDASI NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SOROTAN. UU NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERPU DILENGKAPI DENGAN ANALISA KRITIS

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SOROTAN. UU NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERPU DILENGKAPI DENGAN ANALISA KRITIS

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2006

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH LUAR NEGERI ( PP. NOMOR 2 TAHUN 2006 ) PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( PP. NOMOR 8 TAHUN 2006 ) DILENGKAPI : TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA ) TAHUN 2006, PENETAPAN SANKSI OLEH KPPN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN, PENYAMPAIAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ( CASH FORECASTING ) INSTANSI / SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT / DAERAH

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH LUAR NEGERI ( PP. NOMOR 2 TAHUN 2006 ) PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( PP. NOMOR 8 TAHUN 2006 ) DILENGKAPI : TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA ) TAHUN 2006, PENETAPAN SANKSI OLEH KPPN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN, PENYAMPAIAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ( CASH FORECASTING ) INSTANSI / SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT / DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH MELIPUTI PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH , DESA, KELURAHAN, PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEDOMAN PEMERIKSAAN KHUSUS DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN GUBERNUR

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH MELIPUTI PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH , DESA, KELURAHAN, PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEDOMAN PEMERIKSAAN KHUSUS DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN GUBERNUR

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 66 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUMAS SETDA PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 7 halaman
Permintaan membutuhkan 0.07464 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya