5 1 10 HIMPUNAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN 1992/ BAGIAN HUKUM SETWILDA TK II TEGAL Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II KENDAL Additional Author DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI Additional Author LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN Additional Author mixed material KENDAL BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II KENDAL 1993/1994 IMG-20240927-WA0019.jpg.jpg UNDANG-UNDANG HAM 1999 (UU RI NOMOR 39 TAHUN 1999) DILENGKAPI DENGAN UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. UU NOMOR 5 TAHUN 1998. KEPPRES RI NOMOR 181, 129 TAHUN 1998. KEPPRES RI NOMOR 50 TAHUN 1993. INPRES RI NOMOR 26 TAHUN 1998 BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TK II TEGAL Additional Author mixed material 9798767551 SINAR GRAFIKA 2008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2007 NOMOR 08 BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN BINA HUKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TK II TEGAL Additional Author mixed material PURBALINGGA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA 2007 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL BIRO HUKUM DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TK II TEGAL Additional Author DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI Additional Author LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN Additional Author mixed material TEGAL BAGIAN HUKUM SETWILDA TK II TEGAL 1990/1991 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG JUKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA ANTAR DAERAH. TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAH DESA. PERMENDAGRI TENTANG KERJASAMA DESA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TK II TEGAL Additional Author DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2019