Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAHAN DI DAERAH JILID XV

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAHAN DI DAERAH JILID XV

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DPRD

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 07 TAHUN 2006. PP RI NOMOR 71 TAHUN 2000. PP RI NOMOR 63 TAHUN 2006. KEPRES NOMOR 09 TAHUN 2007. KEPRES NOMOR 10 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 07 TAHUN 2006. PP RI NOMOR 71 TAHUN 2000. PP RI NOMOR 63 TAHUN 2006. KEPRES NOMOR 09 TAHUN 2007. KEPRES NOMOR 10 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN 1990

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN 1990

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN TAHUN 1993

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN 1993

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILENGKAPI DENGAN 13 PERATURAN LKPP TERBARU

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILENGKAPI DENGAN 13 PERATURAN LKPP TERBARU

Detail CantumanXML DetailCite

MPR RI PUTUSAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001 PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 HASIL SIDANG MPR RI

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II SUKOHARJO"
Permintaan membutuhkan 0.63211 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya