Koleksi

Pencarian Spesifik
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) UU RI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. PP RI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.UU RI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) UU RI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. PP RI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.UU RI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1993

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
LEMARAN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1994/1995

LEMARAN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1994/1995

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1994 NO. 88 ( IV )

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1994 NO. 88 ( IV )

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERMENDES PDT DAN TRANS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1980 SERI : D NO : 17 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH NOMOR : 061.1/5/1980 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN / KOTAMADYA SE JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD. PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 07 TAHUN 2006. PP RI NOMOR 71 TAHUN 2000. PP RI NOMOR 63 TAHUN 2006. KEPRES NOMOR 09 TAHUN 2007. KEPRES NOMOR 10 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG"
Permintaan membutuhkan 0.055 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya