HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) UU RI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. PP RI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.UU RI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

9 1 10 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) UU RI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. PP RI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.UU RI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. DISPERMASDES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author mixed material 6027763280 PUSTAKA MAHARDIKA WhatsApp_Image_2024-10-04_at_16.01.20.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1993 CV. CITRA UTAMA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author SEKRETARIAT NEGARA RI Additional Author mixed material REMBANG BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG 1993 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.56.45.jpeg.jpeg LEMARAN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1994/ KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author SEKRETARIAT NEGARA RI Additional Author mixed material REMBANG BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG 1994 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.56.44_11zon.jpeg.jpeg HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1994 NO. 88 ( IV ) CV CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author PERTJETAKAN NEGARA RI Additional Author mixed material SEMARANG BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 1994 IMG-20240927-WA0038.jpg.jpg PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERMENDES PDT DAN TRANS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1980 SERI : D NO : 17 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH NOMOR : 061.1/5/1980 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN / KOTAMADYA SE JAWA TENGAH BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material SEMARANG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH 1980 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD. PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author PERTJETAKAN NEGARA RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author SEKRETARIAT NEGARA RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 07 TAHUN 2006. PP RI NOMOR 71 TAHUN 2000. PP RI NOMOR 63 TAHUN 2006. KEPRES NOMOR 09 TAHUN 2007. KEPRES NOMOR 10 TAHUN 2007 CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author mixed material 9789791606103 PUSTAKA MAHARDIKA