Koleksi

Pencarian Spesifik
PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DILENGKAPI : TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN / APBD, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH, TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN ATAU APBD

PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DILENGKAPI : TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN / APBD, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH, TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN ATAU APBD

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TAHUN 1996

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1996 NOMOR 11 SERI D NO. 7

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1996 NOMOR 11 SERI D NO. 7

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT & UU RI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. DILENGKAPI DENGAN SK KONGRES ADVOKAT INDONESIA 1 TAHUN 2008 NO.08/KAI-I/V/2008 TENTANG KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. UU RI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MK. PERPU RI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MK. UU RI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2013, MENJADI UU. UU RI NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. UU RI NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MA. UU RI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MA. UU RI NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. UU RI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II KUDUS"
Permintaan membutuhkan 0.08628 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya