Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR 1866, 1543-1781

BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - PERTJETAKAN NEGARA RI - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR 1933 (G.II)

BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - SEKRETARIAT NEGARA RI - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

KETETAPAN -KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR RI TAHUN 1999

BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - PROYEK PUSAT PUBLIKASI PEMERINTAH DEPARTEMEN PENERANGAN RI - BIRO HUMAS DEPDAGRI - PT. SEKALA JALMAKARYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR 1932 (FF.8.II)

BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - SEKRETARIAT NEGARA RI - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

Detail Cantuman XML Detail Cite

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR LXVI, 11491-11807 (A.28)

BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - SEKRETARIAT NEGARA RI - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

Detail Cantuman XML Detail Cite

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR 1932 (FF.9.I)

BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - PERTJETAKAN NEGARA RI - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN-KEPUTUSAN-INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1980 JILID I

BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGRI - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2007 NOMOR 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TEGAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2007 NOMOR 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - JDIH BAGIAN HUKUM KOTA MAGELANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 121 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN"

Saat ini anda berada pada halaman 7 dari total 13 halaman

Permintaan membutuhkan 0.04526 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

Hasil Pencarian

Informasi

JDIH Purbalingga

Pencarian Spesifik