Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, PERPRES TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, PERPRES TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 DAN 16 TAHUN 2006 MAKALAH DIKLAT TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TAHUN 2008

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 DAN 16 TAHUN 2006 MAKALAH DIKLAT TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG INFORMASI DEOSPASIAL, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG INFORMASI DEOSPASIAL, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA JILID IV

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA JILID IV

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NO. 13 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 10 PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DATI II MAGELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NO. 13 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 10 PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DATI II MAGELANG

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 121 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 13 halaman
Permintaan membutuhkan 0.09961 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya