Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PEKALONGAN SERI : B, C, D TAHUN 1993

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PEKALONGAN SERI : B, C, D TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NO 7 TH 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

UNDANG-UNDANG RI NO 7 TH 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN TENTANG BENDAHARAWAN DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG PEMERINTAH DAERAH

HIMPUNAN PERATURAN TENTANG BENDAHARAWAN DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG PEMERINTAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PENJELASANNYA SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PENJELASANNYA SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
KATALOG PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEJAK TAHUN 1946-2008 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA

KATALOG PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEJAK TAHUN 1946-2008 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 121 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 13 halaman
Permintaan membutuhkan 0.88623 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya