Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   Berikutnya   Halaman Akhir 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN DILENGKAPI : ABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA, TUNJANGAN/ TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAN DOSEN

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN , UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DILENGKAPI : INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERKA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH, PERKA LKPP NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E - TENDERING, PERKA LKPP NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG UNIT PELAYANAN PENGADAAN, PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 MENGGUNAKAN APLIKASI APSE , PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA MATRIKS PERBEDAAN ANTARA PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 PERPRES NOMOR NOMOR 35 TAHUN 2011 DAN PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 DENGAN PERPRES NOMOR 172 2014 DAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILENGKAPI DENGAN 13 PERATURAN LKPP TERBARU

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 1988 JILID 1

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 1989 JILID 1

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 121 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN"
Saat ini anda berada pada halaman 11 dari total 13 halaman
Permintaan membutuhkan 0.08451 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya