Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN DILENGKAPI : ABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA, TUNJANGAN/ TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAN DOSEN

CV. EKO JAYA JAKARTA - CV. EKO JAYA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM SETDA PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH & TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI ( PP NOMORT 19 TAHUN 2010 ) DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI , KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010, PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN WAKIL KEPALA DAERAH , PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

CV. EKO JAYA JAKARTA - CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI JAKARTA 2011 - BAGIAN HUKUM SETDA PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM SETDA PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM SETDA PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILENGKAPI DENGAN 13 PERATURAN LKPP TERBARU

TIM AKSARA IUSTITIA - BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI - BAGIAN HUKUM SETDA PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TIM AKSARA IUSTITIA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM SETDA PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 1992 JILID II

BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL - BAGIAN HUKUM SETDA PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7

Hasil Pencarian

Ditemukan 67 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETDA PURBALINGGA"

Saat ini anda berada pada halaman 7 dari total 7 halaman

Permintaan membutuhkan 0.93266 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Pencarian Spesifik