Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

BAGIAN UMUM DAN HUMAS SETDA PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

CV. EKO JAYA JAKARTA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DILENGKAPI UNDANG - UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 3583-3618

CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA I.16 1952

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG - PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR. DINAS PENDAPATAN DAERAH CIBINONG

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG - BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN CIPTA KARYA - SEKRETARIAT BAKORNAS PBP

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA B.4 1954

SINAR GRAFIKA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

CV. EKO JAYA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG - BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH - BIRO HUKUM PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.02/2007 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2008 DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PENCARIAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA. TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA. TATA CARA PEMBAYARAN GAJI INSENTIF PEGAWAI TIDAK TETAP. TATA CARA PENGELOLAAN REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG

CV. EKO JAYA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN CIPTA KARYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 3724-3799

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BATANG - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 77 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG"

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 8 halaman

Permintaan membutuhkan 0.11227 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Pencarian Spesifik