Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT , DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT , DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PM.02/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TA 2010 & STANDAR KHUSUS TA 2010 (PERMENKEU NOMOR 108/PMK.02/2009)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PM.02/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TA 2010 & STANDAR KHUSUS TA 2010 (PERMENKEU NOMOR 108/PMK.02/2009)

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 49/PMK.02/2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN ANGGARAN 2018

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 49/PMK.02/2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN ANGGARAN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PELAKSANAANNYA DILENGKAPI DENGAN PENRTIBAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA. PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PELAKSANAANNYA DILENGKAPI DENGAN PENRTIBAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA. PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
KEPPRES NO 16 TH 1994 TENTANG PELAKSANAAN APBN

KEPPRES NO 16 TH 1994 TENTANG PELAKSANAAN APBN

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 BUKU 2

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 3922-4069

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 3922-4069

Detail CantumanXML DetailCite
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 3539-3582

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 3539-3582

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 77 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 8 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06057 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya