Koleksi

PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2004 ( COVER KUNING )TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NOMOR KODE KENDARAAN BERMOTOR

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG PEMILU 2019 BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DILENGKAPI DENGAN E-BOOK UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARPOL. LAMPIRAN PENTING TERKAIT DENGAN UU PEMILU 2019

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL 1995/1996

CV CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TEGAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2007 NOMOR 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG - SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN DOKUMENTASI HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SRAGEN

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1994 NO. 88 ( IV )

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR : 12 TAHUN 1992 SERI: D NOMOR : 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI JAKARTA 2010 - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. WONOSOBO

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TEGAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 1991 JILID II

BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU I

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM KAB. DAERAH TINGKAT II MAGELANG"

Permintaan membutuhkan 0.09114 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

Hasil Pencarian

Informasi

JDIH Purbalingga

Pencarian Spesifik