Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 
KENALI DULU OMBUDSMAN VS BARU BENAH MALADMINISTRASI

KENALI DULU OMBUDSMAN VS BARU BENAH MALADMINISTRASI

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2006

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI TENTANG PENGUPAHAN. PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. PERMENAKER NOMOR 2, 4, 5, 6, 7 TAHUN 2017. SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH. TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. PENEMPATAN TENAGA KERJA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI TENTANG PENGUPAHAN. PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. PERMENAKER NOMOR 2, 4, 5, 6, 7 TAHUN 2017. SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH. TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. PENEMPATAN TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH LUAR NEGERI ( PP. NOMOR 2 TAHUN 2006 ) PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( PP. NOMOR 8 TAHUN 2006 ) DILENGKAPI : TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA ) TAHUN 2006, PENETAPAN SANKSI OLEH KPPN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN, PENYAMPAIAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ( CASH FORECASTING ) INSTANSI / SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT / DAERAH

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH LUAR NEGERI ( PP. NOMOR 2 TAHUN 2006 ) PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( PP. NOMOR 8 TAHUN 2006 ) DILENGKAPI : TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA ) TAHUN 2006, PENETAPAN SANKSI OLEH KPPN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN, PENYAMPAIAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ( CASH FORECASTING ) INSTANSI / SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT / DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH MELIPUTI PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH , DESA, KELURAHAN, PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEDOMAN PEMERIKSAAN KHUSUS DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN GUBERNUR

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH MELIPUTI PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH , DESA, KELURAHAN, PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEDOMAN PEMERIKSAAN KHUSUS DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN GUBERNUR

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PETUNJUK DAN PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PP RI NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH . PP RI NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH. PP RI NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN. PP RI NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG PINJAMAN DAERAH. PP RI NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA DAERAH.

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PETUNJUK DAN PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PP RI NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH . PP RI NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH. PP RI NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN. PP RI NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG PINJAMAN DAERAH. PP RI NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA DAERAH.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 947 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 34 dari total 95 halaman
Permintaan membutuhkan 0.07223 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya