Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
MEMETIK BUAH PERILAKU

MEMETIK BUAH PERILAKU

Detail CantumanXML DetailCite
KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2007

HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN. PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DESA. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN. PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DESA. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN REGULASI TENTANG DESA, UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PP NO 43 TH 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, NO 47 TH 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 43 TH 204 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PERMENDAGRI NO 111 TH 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, NO 112 TH 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NO 113 TH 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, NO 114 TH 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA, NO 82 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NO 83 TH 2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NO 84 TH 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

HIMPUNAN REGULASI TENTANG DESA, UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PP NO 43 TH 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, NO 47 TH 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 43 TH 204 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PERMENDAGRI NO 111 TH 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, NO 112 TH 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NO 113 TH 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, NO 114 TH 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA, NO 82 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NO 83 TH 2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NO 84 TH 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 BUKU 2

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 BUKU 4

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 BUKU 4

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 BUKU 1

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 BUKU 1

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 947 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 31 dari total 95 halaman
Permintaan membutuhkan 0.39395 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya